Mohon maaf sebesar-besarnya, menurut pendapat saya:
Ide agar kampus diberi IUP Tambang adalah ide konyol.
Tentu di alam demokrasi ini boleh saja tidak sependapat dengan saya.
Menurut pendapat saya:
KAMPUS BUKAN TEMPAT BERBISNIS TAMBANG!!
Kampus adalah LEMBAGA PENDIDIKAN, begitu juga sekolahan
Juga seharusnya bukan tempat untuk mencari untung sebesar-besarnya!!
Idealnya jangan jadikan lembaga pendidikan sebagai mesin pencari uang
Negara +62 ini kok terkesan selalu saja di mismanaged. Salah kelola yang disengaja?
Kok sepertinya terjadi pemelesetan dan apa saja dijadikan objek cari duit!
Contoh:
Masuk TK, SD, SMP, SMA hingga bangku KULIAH, ada uang pangkal, yang sering disebut juga uang bangku, yang tidak jarang MAHALnya minta ampun. Juga uang sekolah di sekolah-sekolah TK hingga SMA (istilah sekearang kelas 1 hingga 12) swasta seringkali uang sekolah bulannya minta ampun mahalnya.
Alasannya selalu saja: Karena swasta perlu uang!! Kemana peran negara? Kenapa negara tidak berusaha secara sungguh-sungguh untuk mengelola sistem pendidikan kita dan menaikkan kualitas pendidikan sehingga tidak kalah dengan sekolah-sekolah swasta? Bukankah undang-undang dasar kita mengatakan NEGARA WAJIB MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA? Mengapa setiap ganti menteri ganti pula peraturan dan pernak-pernik dan pendidikan yang cenderung tidak membahas INTI melainkan malah memperpanjang dan memperumit administrasi, sehingga banyak waktu pengajar dan dosen yang terbuang untuk pekerjaan administrasi?
Setiap ganti presiden, sudah 7 (tujuh) presiden berlalu, tidak ada presiden yang mengalokasikan waktunya untuk benar-benar memperhatikan dan memajukan pendidikan kita? Yang sering terdengar kok cuma slogan dan kata prihatin? Entah bagaimana dengan presiden ke 8 kita saat ini? Jangan dong pakai alasan: "Sibuk, banyak urusan lain lebih penting!"
Beberapa contoh lain:
- Konon mau naik jabatan di pemerintahan juga harus ada "uang pangkal" alias pelicin naik tingkat? Mengapa harus demikian? Apakah memang cuma itu jalan untuk mencari uang? Kenapa makanan dan bahkan Baygon ada tempelan HALAL di kaleng-nya? Sementara itu tidak berani secara resmi meneriakkan dengan tegas NYOGOK dan KORUPSI ITU TIDAK HALAL?
Cobalah ke Indomart/Alfamart/Supermarket Lihat kemasan Baygon, di ujung kanan bawah ada cap “HALAL”!?
- Pedagang kaki lima dijala-jalan, di depan ruko dan rumah-rumah orang, "ijin lapak" mereka dapat dengan "memberi" sejumlah "uang pangkal" dan uang bulanan kepada kaum berseragam resmi secara berterang atau diam-diam. Mengapa pemerintah tidak menyediakan saja lahan untuk para pedagang kecil itu dengan biaya sewa murah?
- Di prit polisi di jalan, ada "tilang damai", busyet deh.....
- Maling kecil bisa cepat ditangkap, maling besar alias koruptor selalu saja ada yang dikorbankan. Sementara Pengutip dibalik si maling besar tetap aman sentosa bersama hasil kutipannya. Hebatnya lagi yang dikorbankan sebenarnya "bukan korban" karena dia berperilaku SOPAN di pengadilan. Denda super kecil, hukuman ringan dibanding dengan hasil maling-nya, belum lagi nanti mendapat keringanan hukuman karena "berlaku baik" di "penjara". Keluar "hukuman" tetap kaya raya!!
Apakah semua itu tidak bisa diluruskan ke jalan benar? Jangan bilang tidak bisa, karena sudah berurat-akar ibarat kanker yang sudah parah? Ingat pepatah kita sendiri: ADA KEMAUAN ADA JALAN. Pertanyaannya adalah: MAU ATAU TIDAK? Atau memang sengaja dibuat Salah Kelola?
Janganlah hanya berslogan: Indonesia emas di 2045! Tetapi ujungnya nanti yang dapat dan merasakan emas-nya 2045 hanya sekelompok orang saja.
Salam sejahtera, MMB
GTL, 250127-12:15WIB