Ini salah satu masalah terbesar bangsa dan negara kita.

Ganti presiden, ganti menteri, ganti gubernur, kemudi hampir selalu berganti arah. Arah pendidikan pun begitu.

Saya memakai istilah ARAH dan tidak mengatakan KEBIJAKAN, karena gonta-ganti arah bukanlah sesuatu yang bijaksana. Jadi itu bukan KEBIJAKAN namanya!

Ganti-ganti arah tanpa tujuan ujung yang nyata hasilnya ya tak nyata.

Tujuan dikatakan untuk mencapai MAYARAKAT ADIL MAKMUR. Itu bagus dan sangat mulia, tapi perlu dirumuskan dengan jelas dalam bentuk nyata. Misalnya: Ekonomi ingin mencapai GDP berapa? Transportasi dalam bentuk lapangan terbang, kereta api cepat, tol laut dan jalan darat ingin sampai level mana? Pendidikan akan sampai tingkat dunia di level mana? Teknologi akan mencapai target apa?

Kesenjangan sosial akan dikurangi sampai level mana? dan seterusnya.

Intinya seperti kita membangun gedung dan bangunan sipil lainnya, harus ada blue print yang tidak boleh berubah ubah sesuka hati. Perubahan minor atau cara bisa disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Tetapi tujuan harus tetap dan jelas.

Dahulu jaman Suharto ada GBHN, ada Repelita dan ada Rencana pembangunan jangka panjang. Walau itu produk Orba yang dalam menjalankannya kalah cepat dengan infrastruktur nya pak Jokowi. Orba punya cacat, namun tidak berarti semua produk pak Harto tidak ada yang bagus dan tidak boleh diadopsi. Repelita, Rencana pembangunan jangka panjang dan GBHN itu bisa diadopsi. Saya pribadi berpendapat GBHN itu harus ada, dirumuskan dengan jelas dan ditetapkan oleh MPR selaku badan legislatif tertinggi negara dengan bantuan ahli-ahli terkait, dirumuskan dengan baik. Dan setelah jadi, itu harus dijalankan oleh eksekutif. Setiap presiden dan jajarannya hingga ke level terbawah, tanpa mengganti arah dan tujuan, hanya boleh menyesuaikan dengan kondisi dan situasi.

Bangsa dan negara perlu pembangunan jangka panjang dengan tujuan yang jelas dalam membangun mentalitas manusia Indonesia dan kesejahteraan Nusa Bangsa

Jadi tidak bisa lagi ganti pejabat ganti arah. Itu bukan kebijakan, melainkan berjalan tanpa tujuan besar bangsa dan negara. Jangan lagi hanya ngebut untuk nama dan kepentingan pribadi dan kelompok, yang setelah ganti pejabat ganti lagi arahnya.

Begitu tulisan sambil jalan pagi setelah hujan pagi ini.

Salam Persatuan,

GTL, 220122